 |
| KPK_POLRI |
Jakarta,
(bedalagi.com)- Perseteruan
antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri akan terus berlanjut.
Hal ini akan terus berlangsung dalam waktu yang tidak tentukan, jika kedua
belah pihak tidak ada keinginan untuk melakukan perbaikan. "Perseteruan
antar institusi negara akan tetap berlanjut ketika tidak ada keinginan untuk
melakukan perbaikan integrited criminal justice sistem
dalam bidang regulasi antar institusi penegak hukum agar saling bersinergi," ucap Anggota Komisi III DPR RI
Syarifuddin Sudding, Minggu (7/10/2012).
Sebagai lembaga Negara sudah semestinya KPK dan Polri dikelola oleh pimpinan masing-masing dengan sikap kenegarawanan. Yakni dengan mengedepankan norma hukum dan etika yang ada. Tidak kemudian mengedepankan pola meminta dukungan publik, lantas mengesampingkan etika dan norma hokum, tambah anggota Fraksi Hanura ini.
Karena jika hal itu dikesampingkan justru memunculkan kondisi yang tidak sehat bagi proses penegakan hukum itu sendiri dan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Institusi negara harus dikelola dengan sikap kenegarawanan dengan mengedepankan norma hukum dan etika, tidak dengan pola dan dengan senantiasa meminta dukungan publik," jelasnya.
Diketahui sebelumnya, perseteruan antara KPK dengan Polri memuncak, Jumat (5/10/2012) malam, setelah Polri bermaksud menjemput paksa penyidiknya di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Penjemputan paksa ini dilakukan setelah Mabes Polri mengultimatum lima penyidik yang bertugas di KPK untuk segera melapor ke institusi seiring dengan berakhirnya masa tugas. Alasan lain yang disampaikan, penyidik KPK yang mengusut kasus simulator SIM, Novel Baswedan, tersangkut dalam kasus penganiayaan terhadap enam orang di Bengkulu.
Namun upaya itu mendapat perlawanan dari pimpinan KPK dan aktivis pendukung KPK yang malam itu menentang upaya Polri. (andef/inilah.com)
Sebagai lembaga Negara sudah semestinya KPK dan Polri dikelola oleh pimpinan masing-masing dengan sikap kenegarawanan. Yakni dengan mengedepankan norma hukum dan etika yang ada. Tidak kemudian mengedepankan pola meminta dukungan publik, lantas mengesampingkan etika dan norma hokum, tambah anggota Fraksi Hanura ini.
Karena jika hal itu dikesampingkan justru memunculkan kondisi yang tidak sehat bagi proses penegakan hukum itu sendiri dan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Institusi negara harus dikelola dengan sikap kenegarawanan dengan mengedepankan norma hukum dan etika, tidak dengan pola dan dengan senantiasa meminta dukungan publik," jelasnya.
Diketahui sebelumnya, perseteruan antara KPK dengan Polri memuncak, Jumat (5/10/2012) malam, setelah Polri bermaksud menjemput paksa penyidiknya di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Penjemputan paksa ini dilakukan setelah Mabes Polri mengultimatum lima penyidik yang bertugas di KPK untuk segera melapor ke institusi seiring dengan berakhirnya masa tugas. Alasan lain yang disampaikan, penyidik KPK yang mengusut kasus simulator SIM, Novel Baswedan, tersangkut dalam kasus penganiayaan terhadap enam orang di Bengkulu.
Namun upaya itu mendapat perlawanan dari pimpinan KPK dan aktivis pendukung KPK yang malam itu menentang upaya Polri. (andef/inilah.com)
Teks Foto: Logo KPK VS POLRI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar